Pentingnya Mengelola Royalti Pemutaran Musik di Tempat Umum

Bagikan:

Memang menjadi prihatin bila melihat bahwa musisi, dimana di usia-usia ‘prime time’ mereka justru lengah tidak mampu mengolah penghasilan secara baik, besar pasak dari pada tiang, sehingga saat masa kelam datang, yaitu dimana mereka tidak laku lagi di dalam dunia pertunjukan, penghasilan justru tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sudah terlanjur bertumbuh raksasa.

Demikian juga Pencipta lagu, yang satu dan lain hal karena sudah tidak prdouktif mencipta lagi dan kemudian dari sekian banyak lagu yang telah diciptakannya, ternyata hanya kurang dari 10 persen saja lagu-lagunya tersebut menarik untuk dinyanyikan/direkam kembali dengan mempergunakan artis-artis baru yang terus bermunculan. Sehingga praktis, penghasilan dari royalti ini tidak akan dapat diharapkan untuk menutupi kebutuhan hidup yang juga semakin hari semakin membumbung tinggi, termasuk pula karena nilai inflasi yang terjadi setiap tahunnya.

Lain musisi, pencipta di atas lain pula produser perusahaan rekaman dimana produk rekamannya saat ini tidak begitu menarik lagi untuk mendapatkan penghasilan dari Reproduction Right, karena di jaman digital seperti sekarang ini hampir semua orang telah menikmati musik rekaman tersebut dengan cara streaming (UU Hak Cipta menyebutnya dengan term Penyiaran, Broadcast) atau musik tersebut di call out oleh konsumen dari aplikasi tertentu seperti Joox, Spotify, Apple Music, Youtube dan banyak lagi sehingga tidak perlu di unduh lewat gawai. Paling tidak setiap anggota ekosistem di atas baik itu kelompok pencipta, kelompok musisi, kelompok produser perusahaan rekaman saat ini memang dalam kondisi kurang sehat, karena penghasilan utamannya kurang dapat diharapkan datang secara baik dan berkesinambungan.

Terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencoba mulai ‘ikut campur’ untuk mengatur pemungutan dan pengelolaan royalti musik khusus royalti musik yang dihasilkan dari pemutaran musik atau live show di tempat-tempat umum/wisata seperti: hotel, café, restauran, bar, pub, bioskop, gedung-gedung pertunjukan live music, karaoke, mall, pusat perbelanjaan, hingga ke kebun binatang. Apakah pemungutan royalti di tempat publik ini baru-baru saja dilakukan saat ini? Ternyata tidak. Pemungutan royalti musik di tempat umum ini telah dilakukan jauh sebelum UUHC yang baru terbit. Dahulu namanya bukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) karena memang ketentuan hukum undang-undang belum menyebutkan term ini di dalam regulasi Hak Cipta.

Inisiatif pemungutan royalti ini muncul secara swasta oleh kelompok pencipta. Oleh karena itu pada tahun 1991 berdasarkan Pemberian Kuasa dari Pencipta (saat itu hanya para pencipta saja yang memberikan kuasa penarikan royalti pemutaran musik di tempat umum kepada YKCI, karena walaupun kelompok artis pertunjukan memiliki hak ini tapi mereka tidak pernah melakukan pemungutan atas hak mereka di tempat umum). Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melakukan pemungutan royalti pemutaran musik di tempat umum. Saat itu User (Pengguna Musik di tempat umum) seperti karaoke keluarga, hotel, restauran, radio, televisi semuanya membayar royalti musik. Pada awal berdirinya, banyak pencipta merasa YKCI telah banyak menolong perekonomian mereka dan mengapresiasi para pencipta.

Akan tetapi di dalam perjalanannya tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat ‘salah pahaman manajemen’ sehingga membuat para pengguna satu persatu mulai mengurungkan niatnya untuk tidak lagi membayar royalti. Ujungnya tidak sedikit juga Pencipta akhirnya tidak lagi dapat berharap banyak pada lembaga-lembaga pemungut royalti seperti ini.

Perlu untuk menumbuhkan kembali kepercaayaan umum dan juga para pemilik hak tersebut terhadap lembaga pemungutan dan pendistribusian royalti ini. Oleh karena itu pemerintah mulai mengaturnya di dalam UUHC Tahun 2014 dengan membentuk apa yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN ini dapat terealisasi dengan terpilihnya Komisioner LMKN pada tahun 2015 yaitu:
Rhoma Irama
James F. Sundah
Adi Adrian
Dr. Imam Haryanto, S.H.
Slamet Adriyadie
Sam Bimbo
Ebiet G. Ade
Djanuar Ishak
Dr. Miranda Risang Ayu, S.H.
Handi Santoso

Jadi sejak saat itu pemungutan royalti musik di tempat umum ini dilakukan satu pintu yaitu oleh LMKN saja hingga saat ini. Dengan demikian diharapkan pengguna musik tidak bingung dan repot karena didatangi dan ditagih oleh begitu banyak lembaga.

Saat ini telah terpilih komisioner LMKN yang baru untuk periode kerja 2019-2024 yaitu terdiri dari:
Yurod Saleh, S.H., MH.
James F. Sundah
Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., S.Kom., CIP., CPL;
Marulam J. Hutauruk, S.H.
Rien Uthami Dewi, S.H.
Irfan Aulia, S.Kom
Ebiet G. Ade
Yessi Kurniawan, S.T
Adi Adrian

Oleh karena itu saat ini setiap musisi, misalnya tidak diperkenankan untuk menagih royalti pemutaran musiknya di sebuah karaoke. Atau pencipta juga tidak diperkenankan untuk menagih royalti pemutaran musiknya di tv, karena bisa dibayangkan dalam 1 hari terdapat ratusan ciptaan lagu telah diputar di sebuah TV. Di sinilah peran LMKN ini menjadi sangat penting dan berguna sekali.

Berapa tarif royalti yang ditetapkan?

Mengenai tarif royalti yang dipungut pada tempat umum tersebut disesuaikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016. Bila Usaha Karaoke misalnya, maka akan dihitung berapa ruangan yang diusahakan di dalam karaoke. Bila usaha kafe, pub, bar, bistro, klab malam, diskotek akan dihitung kursi yang dipergunakan misalnya. Setiap tempat usaha tersebut berkewajiban menyerahkan daftar lagu apa saja yang telah diputar di tempat usahanya. Dengan data inilah nantinya LMKN dan LMK-LMK akan membaginya dan mendistribusikannya kepada masing-masing pemilik hak yang terdaftar di dalam LMK. Yang tidak terdaftar tentu akan sulit menerima royalti ini karena LMK tidak memiliki data dari si Pemilik Hak

Bagaimana pembagian Royalti ini?

LMK ini berperan sebagai tempat para pencipta pemilik hak (misalnya: Pencipta, Artis, dan Produser) untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota LMK agar dapat menerima hasil pungutan royalti yang sebelumnya telah dipungut oleh LMKN dari para User. LMK ini juga mempersiapkan sistem pembagian kepada anggotanya dengan adil dan transparan, dapat dipertanggung jawabkan serta tetap dalam pengawasan LMKN Perlindungan hak Pencipta adalah seumur hidup sehingga Pencipta akan terus menerima pembagian royalti ini dari LMK seumur hidup Pencipta itu. Ketika si Pencipta meninggal maka hak menerima royalti ini dapat diserahkan kepada ahli warisnya (istri dan/atau anak-anaknya) selama kurun waktu 70 tahun lamanya. Sedangkan hak Musisi/Artis dapat menerima hak royalti ini selama 50 tahun lamanya. Walaupun sebenarnya pemutaran musik di tempat umum ini awalnya bukanlah bisnis utama dari sebuah musik akan tetapi di dalam perkembangannya dukungan dana dari royalti dari pemutaran musik di tempat umum ini bila dikumpulkan dengan tekun dan dikelola dengan baik maka hasilnya juga akan luar biasa besarnya.

Bila setiap pengusaha pengelola tempat umum bersedia bertekad dengan baik membayar royalti yang juga tidak merugikan usahanya, disambut dengan LMKN dan LMK yang mengelola royalti secara adil dan transparan maka perekonomian bangsa Indonesia dari sisi kreatif dapat bergerak maju secara signifikan. Dibutuhkan komitmen kuat secara bersama-sama. Dari sisi Musisi/Artis dan Pencipta diharapkan untuk dapat tertib mendaftarkan dirinya ke sebuah LMK tertentu dan mendaftarkan karyanya agar terdata dengan baik serta tidak mengganggu pengusaha dengan melakukan upaya-upaya hukum yang tidak diperlukan yang justru merusak iklim usaha di Indonesia. LMK dan LMKN juga sangat perlu menjaga komitmen bekerja transparan, adil dan bertanggung jawab mengelola dana royalti milik masyarakat banyak.

Pengelolaan dan pemberian royalti ini diharapkan pemerintah dapat menjadi perangsang bagi para pencipta untuk menjadi semakin kreatif di dunia musik. Menindak lanjuti tulisan Aldo Sianturi di atas, musisi (harus) cerdas juga untuk memanfaatkan peluang mendapatkan hak royalti ini dengan segera mendaftarkan diri dan karyanya kepada LMK tertentu yang disukainya.

Dukung LMKN dan LMK dengan cara memberikan masukan dan awasi penggunaan dananya. Pada akhirnya, mari terus berkarya bagi bangsa ini dan mari terima penghasilan dari karya kita untuk dapat berkarya lebih produktif kembali. Hidup kreativitas.

Oleh: Marulam J. Hutauruk, S.H.
komisioner LMKN, 2019-2024



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *