fbpx
banner

Pakistan Larang Film Bollywood Beredar di Negaranya

27 Oktober 2019 | Film

Merasa kecewa dengan sikap pemerintah India yang mencabut secara sepihak Pasal 370 Konstitusi yang memberikan status otonomi khusus untuk Jammu dan Kashmir, pemerintah Pakistan akan melarang semua film-film Bollywod beredar di negara itu. Pengumuman itu dibuat oleh Asisten Khusus Perdana Menteri untuk Informasi dan Penyiaran, Firdous Ashiq Cloud.

Di luar Parlemen Pakistan, Cloud berbicara kepada awak media dan mengatakan bahwa suatu kebijakan sedang diambil untuk melarang semua konten India di Pakistan.Sesuai laporan, pelarangan film-film India muncul setelah Pasal 370 dihapus. Ini adalah bagian dari langkah Pakistan untuk menurunkan hubungan diplomatik dan budaya dengan negara tetangganya, India.

Tak hanya berimbas pada film, akibat dicabutnya otonomi khusus Jammu-Kashmir oleh India, hubungan kedua negara itu makin meruncing. Bahkan kabarnya, Pakistan juga telah memanggil pulang Dubesnya.

Munculnya ketegangan antara India dan Pakistan sejak Pasal 370 dan Pasal 35A dicabut, dan di bawah undang-undang yang diusulkan Menteri Dalam Negeri Amit Shah diperkenalkan di Rajya Sabha pada 5 Agustus pukul 11 pagi. Ia mengatakan bahwa Jammu dan Kashmir kini akan menjadi Wilayah Persatuan dengan badan legislatif, bukan negara. Sementara,Ladakh akan menjadi Wilayah Teritori tanpa undang-undang.

Baca Juga:  Jogja-NETPAC Asian Film Festival Ke-14 Usung Tema Revival

Asisten Khusus Perdana Menteri untuk Informasi dan Penyiaran, Firdous Ashiq Cloud dalam sebuah kicauannya di Twitter, seperti dilansir Russia Today mengatakan tidak ada film India atau Bollywood yang akan ditayangkan di bioskop manapun di Pakistan.

“Tidak ada film India yang akan ditayangkan di bioskop manapun di Pakistan. Segala drama, film, dan konten-konten India secara menyeluruh akan dilarang di Pakistan,” ujar Cloud.

Sejumlah film Bollywood yang dilarang di Pakistan, diantaranya Raazi, Aiyyari, dan Parmanu: The Story of Pokhran yang dianggap pemerintah setempat mengandung muatan politis. Sementara, film berjudul Mulk juga ikut dilarang karena menggambarkan kaum Muslim di India.

Langkah ini diterapkan Pakistan setelah India memutuskan mencabut pasal 370 yang memberikan status khusus kepada kawasan Jammu dan Kashmir. Aturan itu sebelumnya membolehkan pemerintah daerah otonomi Kashmir membuat undang-undang terpisah, bendera, serta hak-hak khusus lainnya.